Entri Populer

Senin, 05 Maret 2012

Pemprov MALUKU Terkesan Pasang Program Pencitraan


Pemprov Terkesan Pasang Program Pencitraan
Tercatat dua kali Pemerintah Provinsi Maluku mendatangkan investor dari Henan, China, namun sampai saat ini belum ada tanda-tanda mereka akan berivestasi di Maluku. Padahal berbagai MoU telah diparaf bersama antara pemerintah maupun investor. Media massa dan berbagai spanduk selamat ikut terbentang di sepanjang jalan.
Anggota DPD RI asal Maluku, Jacob Jack Ospara, S.Th. M.Th, menegaskan, jangan sampai pemerintah Maluku hanya memasang program untuk kepentingan pencitraan belaka. Dan tidak punya dampak positif kepada peningkatan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan di Maluku yang berada di peringkat ke tiga. “Begitu banyak orang menilai pemerintah Maluku banyak melakukan kegiatan pencitraan belaka. Mengeluarkan uang banyak namun tidak punya dampak bagi masyarakat kecil,” tandas, Ospara, kepada wartawan Ambon Ekspres Taufik Namakule di Jakarta kemarin Dia mengatakan, upaya mendatangkan investor dari negeri Henan, China, harus diapresiasi positif karena merupakan langkah baik, tapi sebaiknya harus dilakukan dengan perencanaan yang matang. Berbagai studi kelayakan mesti dilakukan agar fokus investasi bisa tercapai. Jangan sampai daerah belum siap, tapi sudah melakukan upaya seperti itu, jelas tidak akan ada hasilnya. Apalagi jika biaya untuk mendatangkan investor ditangani pemerintah provinsi, tentu kerugianlah yang dialami. Kesiapan daerah tidak hanya meliputi sumber daya alam, yang akan dikelola tapi lebih penting kondisi sosial masyarakat Maluku, infrastruktur berupa sarana-sarana umum, seperti akses jalan, komunikasi, dan lainnya. “Soal keamanan sudah mantap. Tidak ada lagi kekacauan yang berakibat fatal meskipun sesekali terjadi perkelahian antar kampung. Namun yang menjadi kendala, apakah masalah transportasi sudah baik, jalan menuju kabupaten atau dari kabupaten ke kecamatan-kecamatan sudah memadai?” tandasnya. Ini penting, sehingga jika benar ada yang menanamkan modalnya di Maluku, rentang kendali dari kota ke daerah perusahannya tidak pernah terganggu hanya karena transportasi. Belum juga dengan komunikasi. “Jangan sampai orang di SBT atau di MBD umpamanya tidak bisa berkomunikasi dengan baik,” tandasnya. Masalah kelistrikan juga harus terpenuhi. Selain itu yang lebih penting, adalah pelayanan birokrasi perijinan usaha. “Masalah perpajakan juga penting. Karena ada yang namanya pajak nasional dan pajak daerah. Maka ini juga harus diperhatikan, sehingga investor benar-benar merasa nyaman. Semua instrumen ini harus diperhatikan jika ingin mendatangkan investor ke Maluku,” ujar Ospara. (FIK/FMC)ameks


LSI tak Yakin PDIP-PKS Berkoalisi - Keduanya Yakin Bisa Menang

Langkah PKS menjadi partai terbuka sebagai upaya mendapatkan simpati publik, memiliki sejumlah target politik. Yang paling ekstrim terkait hal itu adanya wacana koalisi PKS-PDIP untuk Pilwakot Ambon 2011.
Namun koalisi ini dinilai sulit terjadi. Hal itu disampaikan Barkah Pattimahu dari LSI Network Jakata, Senin (26/10), saat dicegat wartawan di pertokoan Amplaz. Ia mengatakan wacana koalisi ini sulit karena dua partai tersebut sangat berbeda idiologi partainya. PKS, meski mulai terbuka masih mengusung idiologi Islam, sementara PDIP nasionalis tradisional. "Untuk kota Ambon saya belum tahu kecenderungannya, dan wacana bisa diterima di kalangan atas (elit kedua partai), tetapi di grass root belum tentu bisa. Koalisi di level elit belum tentu koalisi di level masyarakat bawah," katanya. Dia bahkan menyayangkan langkah PKS menjadi partai terbuka bagi semua kalangan itu. "Itu sama artinya PKS menciderai konstituennya sendiri," imbuh dia. Di Kota Ambon, dia menilai PKS ingin membuka diri lantaran ingin mendapatkan pengaruh di pemerintahan sebagai salah satu pengambil keputusan. Sehingga apapun pilihan politik yang dberikan PDIP akan diterima. Sebaliknya kata dia, massa PDIP di kalangan masyarakat bawah masih beranggapan PKS partai yang mengandalkan kekuatan massa dengan karakter keislaman yang kuat. Berbeda dengan PKB, itu partai Islam tetapi idiologinya Pancasila. Demikian pula Partai Golkar dan Demokrat, partai-partai ini lebih mudah meraih suara baik dari kalangan muslim maupun non muslim. Sebelumnya, Ketua Dewan Syariah Wilayah (DSW) DPD PKS Maluku, Fachry Alkatiri, menjelaskan, koalisi yang ingin dibangun dengan PDIP adalah koalisi ide atau gagasan. "Kolisi ide, bukan siapa yang berpasangan, tujuan kita bagaimana melakukan perubahan untuk mengatasi berbagai persoalan di kota Ambon ini," ungkap Alkatiri kepada Ambon Ekspres yang menemuinya di ruang lobi Swiss belhotel, Senin (25/10). Meski diakui komunikasi politik dengan PDIP adalah yang paling hangat dibanding dengan partai lain, ditandaskan Alkatiri, peluang koalisi dengan partai lain masih terbuka. Dia membenarkan apa yang disampaikan Ketua DPD PDIP Maluku, Karel Albert Ralahalu kalau komunikasi dengan DPP PKS telah dilakukan. "Yang dibicarakan soal pembangunan (kota Ambon), dan juga bicara soal peluang-peluang termasuk koalisi," ungkap Alkatiri. Dia mengakui, koalisi lebih mudah diterima oleh level elit partai, tetapi tidak demikian di level grass root. "Ini sudah lama menjadi bahan diskusi kita bersama, tetapi itu urusan PDIP, masing-masing punya basis massa, di PKS akan kita bentuk tim untuk sosialisasikan hal ini. Tetapi sekali lagi, koalisi terbuka juga dengan partai lain," katanya. Secara terpisah, Wakil Ketua DPD PDIP Maluku Evert Kermite menyatakan, tidak berkeberatan dengan wacana koalisi yang pertama kali disampaikan oleh Ralahalu itu. Alasannya, yang menjadi sasaran partai nasionalis ini adalah memenangkan pilkada. "Siapapun partner kita, kita akan berada dalam satu tekad harus menang dalam pertarungan (pilkada) ini," tandas Kermite. Dia menambahkan, semua pihak adalah anak bangsa, termasuk koalisi PDIP dan PKS dalam rangka kepentingan bangsa. Disinggung soal penolakan di level grass root? Kermite menandaskan, itu merupakan dinamika politik yang wajar terjadi di partai manapun. Ditandaskan lagi, koalisi yang dibangun tersebut akan sangat strategis bagi kedua pihak di masa datang, dan ini diketahui kedua pihak. Kandidat Wali Kota Ambon dari PDIP, Lucki Wattimury yang dimintai konfirmasi soal langkah Ralahalu, dinilai sebagai bagian dari komunikasi politik PDIP yang penting. Dia menyatakan PDIP butuh mitra koalisi terkait Pilwakot tersebut. "Komunikasi politik mesti dilakukan karena tidak mungkin satu parpol sendiri memenangkan satu momen pemilukada,’ katanya di Gedung DPRD Maluku. Tetapi diakuinya komunikasi politik tidak cuma dengan PKS, tetapi juga parpol lain melalui para pimpinan parpol masing-masing.’’ Ini hal biasa dalam kerja politik, komunikasi parpol penting untuk hilangkan sekat-sekat yang memecah belah kita," urainya. Dia pun menyatakan komunikasi yang dibangun bersama parpol lain masih sebatas koalisi parpol, bukan koalisi calon. (CR2/YOS).amek
Pemkot Ambon Terima Dana Hibah Rp 4,15 Miliar Dari Pempus

Rabu, 27 Oktober 2010 16:59
AMBON-HUMAS, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon menerima dana Hibah sebesar Rp 4,15 Miliar dari Pemerintah pusat (Pempus) yang akan digunakan untuk membiayai program pengelolaan sanitasi di kota Ambon.
Dalam penandatangan naskah perjanjian penerusan hibah yang dilakukan Selasa (26/10) di Hotel Sahid Jakarta itu, pihak Pempus diwakili oleh Ardiansyah selaku Direktur Pembiayaaan Dan Kapasitas Daerah, Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementrian Keuangan RI sedangkan pihak Pemkot diwakili langsung oleh walikota Ambon, Drs. M.J Papilaja, MS yang didampingi, Ketua DPRD Kota Ambon, R.Tomahouw, SH, Sekretaris kota (Sekkot) Ambon, dr. H.J Huliselan/T, M.Kes dan Kepala Dinas Tata Kota, M.A.S Latuconsina, ST, MT.
Terkait dengan hal ini, Walikota mengatakan, secara keseluruhan ada 22 Pemerintah kabupaten/kota se-Indonesia yang mendapat bantuan hibah dari pempus, namun kota Ambon sedikit diistimewakan karena mandapat dana hibah terbesar.
Dana milyaran rupiah tersebut akan digunakan untuk membiayai kegiatan percepatan pembangunan dan pengembangan sistem sanitasi sesuai dengan rencana pembangunan dan pengembangan sanitasi kota Ambon.
“Dana tersebut merupakan hibah kepada pemerintah Ambon, namun anggarannya disiapkan untuk program sistem pengelolaan sanitasi mulai tahun 2011 di kota Ambon dan sekitarnya. Kita nanti akan sesuaikan dengan rencana pembangunan dan pengembangan sanitasi yang sudah ada,” ujarnya.
Dirinya menandaskan, terpilihnya Kota Ambon dari provinsi Maluku sebagai penerima bantuan hibah tersebut disebabkan kota ini sebelumnya telah memiliki rencana strategis (Renstra) Pengembangan Sanitasi Wilayah Pemukiman.
Kedepannya, Pemkot Ambon akan fokus membenahi sistem sanitasi di kawasan kawasan pemukiman padat penduduk, dengan tingkat kemiskinan tinggi, serta tingkat kesehatan lingkungannya rendah atau relatif kumuh.
Walikota berjanji dana hibah dari pempus ini akan dipergunakan sesuai sasarannya yaitu percepatan pembangunan sanitasi di kota Ambon.
“Nanti setelah ini kita akan lihat dimana diantara 50 desa dan kelurahan di kota Ambon yang memenuhi kriteria tadi untuk pengelolaan sanitasi, setelah itu baru kita tentukan mana yang prioritas untuk dibangun,” pungkas Walikota.
 
RocketTheme Joomla Templates

Rencana Pembelian Perenang DKI Perkuat Maluku di PON Riau - Pro Kontra Dewan

Di tengah upaya instant KONI Maluku, membeli perenang nasional asal DKI Jakarta Richard Sambera, untuk memperbaiki peringkat Maluku di pentas PON XVIII-2012 Riau, reaksi beragam justru datang dari bilik DPRD Maluku.
Anggota Fraksi PDIP DPRD Maluku Thobyhend Sahureka, misalnya, relative mendukung ide pembelian Sambera. ‘’Kalau selama ini daerah lain beli atlet Maluku untuk menambah pundit-pundi emas mereka di PON, mengapa Maluku tidak (membeli atlet daerah lain),’’ sahutnya kepada Ambon Ekspres via ponsel kemarin (26/10). Diakui Hen, sapaan akrab, mantan Dekan Fakultas Teknik UKIM ini, cabor renang Maluku masih minim prestasi di level nasional. Padahal, Maluku adalah daerah kepulauan yang harus memprioritaskan pembinaan cabor air macam renang, selam, dayung, dan layar. ’Itu artinya pembelian atlet nasional dari luar Maluku semata-mata untuk memberikan motivasi bagi atlet-atlet (renang) lokal untuk lebih serius berlatih dan bisa menjadi sama dengan apa yang ditorehkan atlet-atlet nasional tersebut,’’ paparnya. Jika keinginan itu untuk mendongkrak raihan medali Maluku di PON Riau, Hen begitu meresponinya. ‘’Saya memberikan apresiasi tinggi atas upaya KONI Maluku jika ingin membeli atlet luar guna mendulang banyak medali di PON nanti (Riau),’’ jelasnya. Namun keinginan KONI Maluku itu ditentang keras Taher Hanubun. ’’Maluku beli atlet. Luar biasa. Tradisi Maluku sebagai gudang atlet rupanya sudah sirna. Di mana pembinaan selama ini. Di mana Maluku Medali. Mari kita bangga dengan atlet kita sendiri,’’ tentang Taher, yang juga anggota Fraksi Demokrat DPRD Maluku ini. (RIO)ameks

Korupsi Kapal Patroli Naik Penyidikan

Setelah memeriksa tujuh anggota DPRD asal Seram Bagian Barat (SBB), Kejaksaan Cabang Negeri (Kecabjari) Piru, langsung menetapkan status hukum pengadaan kapal patroli di Dinas
Perhubungan SBB. Rencananya pekan depan Kecabjari Piru akan menaikan kasus tersebut ke penyidikan. Menurut Kacabjari Piru, Ilham Samuda, pemeriksaan tujuh anggota DPRD SBB pekan lalu untuk memastikan kerugian negara yang ditimbulkan akibat proyek tersebut. Setelah dicek kembali ternyata terbukti ada unsur perbuatan merugikan keuangan negara. “Baik kerugian negara, maupun tindakan melawan hukum kini bisa terlihat. Berdasarkan perhitungan kami kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 1,7 miliar,” kata Samuda kepada koran ini kemarin. Menurutnya, peningkatan kasus pengadaan kapal patroli ke penyidikan, sudah sesuai perkembangan pemeriksaan. Jika sebelumnya proyek senilai Rp 6,5 miliar ini bermasalah karena kapalnya belum didatangkan. Kini terungkap kalau keterlambatan pengiriman akibat ada kejanggalan dalam pembeliannya. Walaupun siap dinaikan ke penyidikan, namun nama-nama tersangka masih ditutupi. Kacabjari belum bisa memastikan, berapa jumlah tersangka yang akan ditetapkan. Namun menurutnya, setelah dinaikan ke penyidikan, baru akan diumumkan. “Saya belum bisa memberikan keterangan terperinci, mengingat kasusnya masih di penyelidikan. Tunggu setelah dinaikan ke Pidsus baru diumumkan, termasuk nama-nama para tersangka,” ujar Samuda. Saat ditanya mengenai peran ke tujuh anggota DPRD SBB yang diperiksa, Ilham mengaku, mereka hanya dipanggil sebagai saksi. Pertanyaan yang disampaikan juga hanya seputar penganggaran proyek tersebut, sehingga kemungkinan menjadi tersangka belum bisa dipastikan. Ketujuh anggota DPRD yang dimaksud, yakni Ketua DPRD SBB, Hans Purimahua, Wakil Ketua DPRD Timatus Akerina, Mantan Wakil Ketua DPRD SBB Ahmad Amin, Anggota DPRD Ismael Marasabessy, Samsul Bahri, Siti Halija Waliulu. Untuk diketahui, proyek pengadaan kapal Patroli mulai ditangani Kecabjari Piru sejak tahun 2010. Proyek tersebut dianggarkan melalui APBD tahun 2008 senilai Rp 4,5 miliar. Dalam pelaksanaannya, tender yang dilakukan tahun 2008 lalu dimenangkan oleh PT. Ridwan Samudra. Sebelumnya, pihak kejaksaan Cabang Negeri Piru mengaku, proyek tersebut mulai diusut ketika menemukan kejanggalan dalam proses pengadaannya. Bedasarkan foto yang diterima kecabjari Piru, harusnya kapal tersebut sudah berada di SBB. Namun hingga saat ini, kapal tersebut belum juga didatangkan, padahal anggarannya sudah dicairkan. Kemungkinan pembayaran kapal itu belum seluruhnya, sehingga masih ditahan di galangan kapal. Sebelumnya Kepala Dinas Perhubungan SBB, Irwan Patty membantah ada tindak pidana korupsi dalam kasus ini. Kata dia, semua sudah dilakukan sesuai mekanisme hingga pembuatan kapal. “Tidak ada masalah dalam kasus ini,” kata dia. Belum tibanya kapal di SBB, kata dia, karena belum semua biaya pembuatan kapal dilunasi oleh pemerintah. “DPRD masih ingin melihat fisik kapal itu dulu. Kalau sudah lihat baru mereka mau mencairkan dana sisa. Nah, sekarang kapal itu masih ada di tempat pembuatannya. Jadi tidak benar kapal itu fiktif,” ujar Patty. (IQI)ameks


Maluku Sebagai Lumbung Ikan Nasional Hanya Wacana

Keinginan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku untuk menjadikan daerah ini sebagai lumbung ikan nasional hanyalah wacana semata, karena sampai saat ini pemprov justru belum memiliki data yang komprehensif tentang potensi dan produksi yang dimiliki.
"Bagaimana mungkin Maluku mau ditetapkan menjadi lumbung ikan nasional sementara saat ini pemprov baru menyiapkan tim kajian dari Unpatti dan ITB untuk kajianya. Selama ini kita hanya meminta tetapi kita tidak memiliki dasar apa-apa dan tahapannya butuh penelitian dan pengkajian," tandas anggota Komisi A DPRD Provinsi Maluku, Lutfi Sanaky kepada wartawan, di Baileo Karang Panjang Ambon, Selasa (26/10).
Dikatakan, setelah tim dari Unpatti dan ITB melakukan penelitian dan pengkajian tersebut maka hasil kajian tersebut dibawa ke pemerintah pusat untuk dibahas lagi, sehingga prosesnya masih panjang.
"Akibat tidak dimilikinya data tersebutlah yang mempengaruhi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat acara puncak Sail Banda 2010 lalu tidak menetapkan Maluku sebagai lumbung ikan nasional, tetapi hanya mendukung karena memang Pemprov Maluku tidak siap.
Itu pertanda kita belum terlalu siap untuk menjadikan Maluku sebagai lumbung ikan nasional padahal kita punya potensi dan produksi yang bisa melebihi kebutuhan nasional dan dengan potensi dan jumlah tersebut, dapat dijadikan sebagai regulasi," katanya.
Pemprov Maluku, menurutnya, wajib dan bertanggung jawab untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk mendorong menetapkan Maluku sebagai lumbung ikan nasional supaya ada regulasi dalam bentuk Keppres, UU, Inpres atau PP supaya ada biayanya untuk melakukan pembinaan bagi nelayan-nelayan di Maluku.
"Jika ada regulasi maka pasti ada kuncuran anggarannya yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat nelayan dan itu dapat meningkatkan kesejahteraannya. Oleh karena itu, kami mendesak agar Pemda segera menyiapkan dengan dokumen dan data agar proses ini bisa berlangsung secepatnya," ungkap Sanaky. (S-16)siwalima

Pemkot Diminta tak Jadikan Defisit Sebagai Senjata Pamungkas

Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, diminta agar tidak menjadikan kondisi defisit yang saat sementara melenda keuangannya sebagai senjata pamungkas untuk tidak membayar hak-hak para Ketua RT /RW di Kota Ambon. Pasalnya pemkot baru membayar insentif RT/RW untuk jatah dua bulan yakni bulan Januari dan Februari 2010, itupun dibayar pada bulan Oktober ini.
sejumlah kepala desa dari Kecamatan Sirimau, Nusaniwe, Baguala dan Teluk Ambon kepada Siwalima di Balai Kota Ambon, kemarin mengaku, mereka baru diberikan insentif RT/RW yang diperoleh dari masing kecamatan hanya untuk jatah dua bulan.
Mereka mengaku tidak tahu alasan apa yang dipakai pemkot, padahal RT/RW selalu mengeluhkan kapan hak-hak mereka dilunasi.
Dalam pembayaran insentif RT/RW ini, dinilai ada diskriminasi, dimana empat kecamatan yakni Sirimua, Nusaniwe, Baguala dan Teluk Ambon hanya dibayar untuk jatah dua bulan yakni Januari-Februari sementara untuk Kecamatan Leitimur Selatan diberikan lima bulan untuk jatah Januari hingga Mei 2010, kendati hingga saat ini belum dibagikan kepada RT/RW karena sengaja mengendap di Kantor Kecamatan Leitimur Selatan.
Salah satu Ketua RT yang enggan untuk namanya dikorankan, mengaku kecewa dengan kebijakan pemkot yang tidak memperhatikan nasib mereka padahal kinerja RT/RW selalu siap untuk memberikan pelayan terbaik kepada warga.
"Kita melihat pemkot sengaja menjadikan kondisi defisit sebagai alasan, sehingga hak-hak kita ditunda, padahal insentif kita hanya Rp. 100 ribu perbulan, namun pemkot tidak sanggup untuk membayar, kita sangat kecewa dengan apa yang di lakukan pemkot terhadap kita," ujarnya.
Ia mengaku sangat heran dengan sikap yang ditunjukan pemkot Ambon, dimana pemkot bisa membayar Rp. 32 juta setiap bulan untuk membayar akses jaringan internet, sementara insentif RT/RW yang hanya Rp. 100 ribu tiap bulan menjadi berat untuk dibayar.
"Kami berharap pemkot, segera melunasi hak-hak RT/RW, sehingga tidak akan berdampak pada pelayanan kepada warga yang memerlukan pelayanan ditingkat paling bawah," harapnya. (S-26)siwalima

Tidak ada komentar: